Usai Pangkas Cuti, Pemerintah Diminta Atur Pembatasan Mudik Lebaran
Reuters/Willy Kurniawan
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman meminta pemerintah untuk mengambil langkah lanjutan untuk menekan mobilitas dan interaksi masyarakat setelah memangkas cuti bersama tahun 2021.

WowKeren - Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Dalam SKB 3 menteri tersebut menyebutkan jika cuti bersama di tahun 2021 telah dipangkas dari 7 hari menjadi 2 hari. Keputusan ini diambil demi menekan angka COVID-19 yang masih tinggi di Tanah Air.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman meminta pemerintah untuk mengambil langkah lanjutan setelah memangkas cuti bersama tahun 2021. Dicky mengatakan salah satunya ialah dengan membuat pembatasan mudik saat Lebaran nanti.

"Larangan mudik ya harus. Tak hanya untuk ASN dan pegawai BUMN, tapi seluruh masyarakat," kata Dicky, Selasa (23/2). "Mudiknya ya di situ saja di kotanya."


Hal ini, kata Dicky, untuk menurunkan mobilitas dan interaksi selama masa mudik terhitung sangat tinggi. Menurutnya, mobilitas dan interaksi ini yang memicu tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

Pengurangan cuti bersama telah menjadi langkah awal yang baik. "Setidaknya dua tahun ini, tahun ini dan tahun depan adalah masa yang sangat rawan dan kita harus cegah sebanyak mungkin korban. Kalau bisa tak ada korban, meski itu sulit. Tapi setidaknya tak ada yang meninggal," ujarnya.

Untuk melakukan itu, pemerintah harus sudah mulai membahas regulasinya (soal mudik Lebaran) dari sekarang. Seperti halnya pemangkasan cuti besar kemarin. "Karena regulasinya harus semua sektor bersinergi, artinya harus mempertimbangkan untuk pembatasan kegiatan, mobilisasi, interaksi, tapi juga mempertimbangkan aspek lainnya," lanjutnya.

Dicky memahami pariwisata di satu sisi ingin berjalan dan masyarakat pun kerap jenuh dengan situasi pembatasan berkegiatan. Namun, ia mengatakan pembatasan mobilitas dan interaksi adalah hal yang tak bisa dikompromikan.

Walaupun tetap berjalan, ia menyarankan agar pariwisata di daerah memberlakukan pembatasan pada pengunjungnya. "Wisata yang outdoor dibuat protokol kesehatan yang bisa meminimalisir. Pendatangnya dari wilayah situ, bukan dari luar kota. Sebagai bentuk kompensasi daerah, kegiatan di wilayah, tapi juga tak menambah masalah," katanya.

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts